Makalah PKLH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) sudah mulai dirintis di Indonesia sejak tahun 1975. Namun dinamika perkembangan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya baik secara global, nasional maupun lokal begitu pesat selama tahun belakangan ini, sehingga ”pengkemaskinian” (updating) dan pembaharuan memang akan selalu diperlukan.
Tampaknya, tidak ada tonggak pembaharuan yang sangat patut diperhitungkan selain dari masa pasca-1992. pada tahun 1992 telah terjadi peristiwa penting: Konferensi Pembangunan dan Lingkungan yang disusul dengan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT-Bumi) yang diselenggarakan di Rio de Jeneiro, Brasil dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Juni 1966.
Dengan berkembangnya keinginan pemerintah menyinergikan antara akhlak dan psikomotorik siswa melalui berbagai macam pendekatan pendidikan, hingga akhirnya diluncurkan keinginan pemerintah menggiatkan kembali pendidikan lingkungan hidup yang diimplementasikan melalui muatan lokal. Dalam struktur pengembangan kurikulum berbasis kompetensi menurut satuan pendidikan atau yang dikenal dengan KTSP, setiap sekolah yang notabene menyepakati dilaksanakannya KTSP di sekolah masing-masing sudah harus menyiapkan perangkat maupun tenaga guru pengelola muatan lokal ini. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang komprehensif memiliki konten muatan lokal sebagai bagian yang diajarkan integratif di dalamnya, terutama untuk Kalimantan Tengah yang mengalami penyusutan hutan setiap tahun akibat pembalakan liar (illegal logging), selain itu ada pembalakan ikan (illegal fishing), dan pembalakan pertambahan (illegal mining) — dunia pertambangan bertautan dengan mineral (sumber daya yang tidak bisa diperbaharui tetapi terus dicari sebagai sumber energi maupun dasar metalurgi untuk mendukung sarana prasarana dasar pembangunan dengan produk logam maupun dengan dalih industri hulu ke hilir.
Upaya konkrit perlindungan terhadap lingkungan yang saat ini hot adalah penghentian pembakaran lahan sebagai antisipasi produksi asap (smoke) bukan kabut (haze) karena selama ini diyakini hasil land clearing (apakah oleh pengusaha besar-masyarakat umum-pengusaha kecil) yang bergerak di bidang perkebunan-pertanian-kehutanan telah membawa dampak buruk bagi hubungan regional Indonesa-Malaysia-Singapura.. dengan adanya eksport asap tahun 2000-an hingga 2006 kemarin.
Manusia terdiri atas pikiran dan rasa dimana keduanya harus digunakan. Rasa menjadi penting digerakkan terlebih dahulu, karena seringkali dilupakan. Bagaimana memulai pendidikan lingkungan hidup? Pendidikan Lingkungan Hidup harus dimulai dari hati. Tanpa sikap mental yang tepat, semua pengetahuan dan keterampilan yang diberikan hanya akan menjadi sampah semata. Untuk membangkitkan kesadaran manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, proses yang paling penting dan harus dilakukan adalah dengan menyentuh hati. Jika proses penyadaran telah terjadi dan perubahan sikap dan pola pikir terhadap lingkungan telah terjadi, maka dapat dilakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan hidup, serta peningkatan keterampilan dalam mengelola lingkungan hidup.
B. Permasalahan
Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah:
1. Misi PKLH (tujuan khusus)
2. Tujuan dan manfaat PKLH sebagai program pendidikan
3. Pendekatan PKLH
C. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah:
1. Untuk mengetahui misi PKLH (tujuan khusus)
2. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat PKLH sebagai program pendidikan
3. Untuk mengetahui model pendekatan yang cocok diterapkan dalam PKLH

BAB II
PEMBAHASAN

A. Misi PKLH (Tujuan Khusus)
Meskipun fenomena KLH di tiap daerah atau tiap negara berbeda-beda, namun konsepnya sama saja. Tema utamanya adalah hubungan yang bersifat universal, baik untuk masyarakat maupun untuk para penentu kebijakan.
Kesemuanya harus bertanggung jawab secara nyata terhadap kualitas kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang. Sebagai bekal pertanggungjawaban manusia, diperlukan pemahaman sistem keberadaan di bumi hanya satu-satunya di antara sembilan planet pada tata surya. Sekurang-kurang terdapat tiga sistem keberadaan di bumi yang dapat dibedakan, dan saling berkaitan membentuk satu sistem, yang dapat digambarkan sebagai berikut:
Sistem
Abiotik
Sistem
Biotik
Sistem Sosial
PKLH

   


Pendidikan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan kesadaran dan perlibatan masyarkat secara aktif dalam masalah-masalah lingkungan, atau menurut Jayasurya tujuan pendidikan lingkungan hidup ialah agar para pelajar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi dan rasa keterpanggilan (commitment) untuk bekerja secara individual dan kolektif menuju kepada pemecahan dan penecegahan timbulnya masalah lingkungan.
Dalam tujuan umum (visi) pendidikan kependududkan dan lingkungan hidup ini terkandung unsur tujuan lain (Misi) yang meliputi pembinaan unsur: pengetahuan, kesadaran, sikap keterampilan, kemampuan mengevaluasi dan keikutsertaan (perilaku) dari peserta didik dalam hubungannya dengan pelestarisn dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Adapun tujuan khusus pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup mencakup:
a. mengembangkan kesadaran akan perlunya individu dapat memenuhi kebutuhan dari lingkungannya.
b. Mengembangkan kesadaran akan lingkungan dan masalahnya kini dan mendatang;
c. Mendapatkan pengetahuan dan pengertian tentang hubungan ekologis manusia dengan lingkungan sosial budaya dan biofisikanya;
d. Memiliki kemampuan yang diperlukan untuk penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, melindungi dan mengembangkan lingkungan menuju pemecahan masalahnya;
e. Mengembangkan sikap, nilai dan kepercayaan yang esensial untuk meningkatkan kualitas dan konservasi lingkungan;
f. Berpartisipasi aktif, baik secara individual maupun secara bersama dalam kegiatan yang berhubungan dengan perbaikan lingkungan.
Berdasarkan tujuan di atas maka suatu program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) tidak akan cukup disiapkan untuk mengembangkan aspek kognitif dan afektif saja, melainkan juga aspek psikomotoriknya. Untuk menyiapkan pengetahuan yang didasari masalah lingkungan, tujuan dasar program PKLH untuk merubah sikap dalam hubungannya dengan situasi kegiatan mengenai masalah lingkungan dan mengembangkan keterampilan untuk memperkecil akibat buruk dari masalah lingkungan yang ada.
Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) mempunyai misi dalam upaya pendewasaan seseorang, yang dalam hal ini adalah peserta didik agar berperilaku yang rasional dan bertanggung jawab tentang masalah kependudukan dan lingkungan hidup.
Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) haruslah:
a. Mempertimbangkan lingkungan sebagai suatu totalitas-alami dan buatan, bersifat teknologi dan sosial (ekonomi, politik, kultural, historis, moral, estetika);
b. Merupakan suatu proses yang berjalan secara terus menerus dan sepanjang hidup, dimulai pada jaman pra sekolah, dan berlanjut ke tahap pendidikan formal maupun non formal
c. Mempunyai pendekatan yang sifatnya interdisipliner, dengan menarik/mengambil isi atau ciri spesifik dari masing-masing disiplin ilmu sehingga memungkinkan suatu pendekatan yang holistik dan perspektif yang seimbang.
d. Meneliti (examine) issue lingkungan yang utama dari sudut pandang lokal, nasional, regional dan internasional, sehingga siswa dapat menerima insight mengenai kondisi lingkungan di wilayah geografis yang lain;
e. Memberi tekanan pada situasi lingkungan saat ini dan situasi lingkungan yang potensial, dengan memasukkan pertimbangan perspektif historisnya;
f. Mempromosikan nilai dan pentingnya kerjasama lokal, nasional dan internasional untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah lingkungan; Secara eksplisit mempertimbangkan/memperhitungkan aspek lingkungan dalam rencana pembangunan dan pertumbuhan;
g. Memampukan peserta didik untuk mempunyai peran dalam merencanakan pengalaman belajar mereka, dan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan dan menerima konsekuensi dari keputusan tersebut;
h. Menghubungkan (relate) kepekaan kepada lingkungan, pengetahuan, ketrampilan untuk memecahkan masalah dan klarifikasi nilai pada setiap tahap umur, tetapi bagi umur muda (tahun-tahun pertama) diberikan tekanan yang khusus terhadap kepekaan lingkungan terhadap lingkungan tempat mereka hidup;
i. Membantu peserta didik untuk menemukan (discover) gejala-gejala dan penyebab dari masalah lingkungan;
j. Memberi tekanan mengenai kompleksitas masalah lingkungan, sehingga diperlukan kemampuan untuk berfikir secara kritis dengan ketrampilan untuk memecahkan masalah.
k. Memanfaatkan beraneka ragam situasi pembelajaran (learning environment) dan berbagai pendekatan dalam pembelajaran mengenai dan dari lingkungan dengan tekanan yang kuat pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktis dan memberikan pengalaman secara langsung (first - hand experience).
B. Tujuan dan Manfaat PKLH sebagai Program Pendidikan
Pada tahun 1986, pendidikan lingkungan hidup dan kependudukan dimasukkan ke dalam pendidikan formal dengan dibentuknya mata pelajaran “Pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup (PKLH)”. Depdikbud merasa perlu untuk mulai mengintegrasikan PKLH ke dalam semua mata pelajaran. Pada jenjang pendidikan dasar dan menegah (menengah umum dan kejuruan), penyampaian mata ajar tentang masalah kependudukan dan lingkungan hidup secara integratif dituangkan dalam sistem kurikulum tahun 1984 dengan memasukkan masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam hampir semua mata pelajaran. Sejak tahun 1989/1990 hingga saat ini berbagai pelatihan tentang lingkungan hidup telah diperkenalkan oleh Departemen Pendidikan Nasional bagi guru-guru SD, SMP dan SMA termasuk Sekolah Kejuruan.
Di tahun 1996 terbentuk Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL) antara LSM-LSM yang berminat dan menaruh perhatian terhadap pendidikan lingkungan. Hingga tahun 2004 tercatat 192 anggota JPL yang bergerak dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan lingkungan. Selain itu, terbit Memorandum Bersama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 0142/U/1996 dan No Kep: 89/MENLH/5/1996 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup, tanggal 21 Mei 1996. Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Depdikbud juga terus mendorong pengembangan dan pemantapan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah antara lain melalui penataran guru, penggalakkan bulan bakti lingkungan, penyiapan Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) untuk Guru SD, SLTP, SMU dan SMK, program sekolah asri, dan lain-lain. Sementara itu, LSM maupun perguruan tinggi dalam mengembangkan pendidikan lingkungan hidup melalui kegiatan seminar, sararasehan, lokakarya, penataran guru, pengembangan sarana pendidikan seperti penyusunan modul-modul integrasi, buku-buku bacaan dan lain-lain. Pada tanggal 5 Juli 2005, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan SK bersama nomor: Kep No 07/MenLH/06/2005 No 05/VI/KB/2005 untuk pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup. Di dalam keputusan bersama ini, sangat ditekankan bahwa pendidikan lingkungan hidup dilakukan secara integrasi dengan mata ajaran yang telah ada.
Pendidikan Kependidikan dan Lingkungan Hidup (PKLH) adalah suatu program kependidikan untuk membina anak atau peserta didik agar memiliki pengertian, kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional dan bertanggung jawab tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Untuk lebih memahami konsep PKLH maka perlu dimengerti hal-hal berikut ini:
a. Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala mahluk hidup, benda, dan daya serta manusia dengan segala perilakunya, yang saling berhubungan secara timbal balik, dimana perubahan slah satu komponennya akan mempengaruhi komponen yang lain.
b. Manusia
Manusia adalah mahluk yang relatif paling sempurna memiliki daya pikir, kreatifitas, motivasi, intuisi, sikap dan hati nurani yang mendorong untuk berbuat dan berperilaku melebihi mahluk hidup lain. Agar keberadaan manusia dan perilakunya sebagai komponen tidak mengganggu keseimbangan lingkungan hidup, maka seluruh potensi psikologis yang mendasari perilakunya harus dibina melalui program pendidikan. Kemampuan dan keterampilan yang memungkinkan seseorang dapat mengendalikan secara rasional dan bertanggung jawab terhadap keberadaan dan pertumbuhan dirinya sebagai penduduk bumi, serta tetap menjaga kelestarian daya dukung lingkungan, dan sedapat mungkin untuk meningkatkannya.
c. Ilmu Kependudukan
Ilmu kependudukan (Demografi) adalah studi tentang jumlah, pertumbuhan, persebaran, komposisi kependudukan serta bagaimana keempat faktor tersebut berubah dari waktu ke waktu. Dalam prakteknya ilmu kependudukan selalu berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain serta sulit dibedakan dengan studi kependudukan. Studi kependudukan mempelajari secara sistematis perkembangan, fenomea-fenomena dan masalah-masalah penduduk dalam kaitannya dengan situasi sosial di sekitarnya.
d. Jalur Pendidikan
Jalur pendidikan dipertimbangkan sebagai jalur strategis yang memberikan harapan untuk meunjang upaya memecahkan masalah jangka panjang. Program pembinaan dan pengendalian Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) perlu dilaksanakan secara terencana, sistematik, terarah dan berkesinambungan. Program pendidikan selalu berkembang dan maju dengan berbagai inovasi, agar sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dunia pendidikan berfungsi sebagai tempat mewariskan norma dan nilai budaya sekaligus sebagai wadah untuk memperkenalkan dan membina norma-norma baru yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan perkembangan kebudayaan nasional. Pada akhirnya nanti kesadaran dan perilaku yang berwawasan kependudukan dan lingkungan hidup dapat terwujud.
Dari uraian di atas semakin jelas bahwa program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) dirasa dan mutlak diperlukan sebagai salah satu alternatif guna menjawab tantangan masalah kependudukan dan lingkungan hidup yang berkembang saat ini dan yang akan datang..
Evolusi pendidikan lingkungan hidup dari dahulu sampai sekarang, tetap mengandung pesan yang tidak berubah yakni peningkatan kesadaran, pengetahuan, sikap, keterampilan dan partisipasi masayrakat tentang bagaimana menjadi warga negara yang berawawasan lingkungan. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah ”Pendidikan lingkungan hidup hendaknya diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat secara formal melalui sekolah-sekolah/lembaga/lembaga kependidikan dan secara nonformal seperti melalui berbagai pertemuan atau berbagai kelembagaan organisasi”, oleh karena itu metodologi pendidikan lingkungan yang merupakan integral dari plekasanaan pendiidkan lingkungan hidup secara formal harus dimiliki oleh semua lapisan masyarakat baik lapisan atas maupun lapisan bawah. Dalam hal terutama para pembina pendidikan harus mengetahui dan memamhami konsep pembangunan berawawasan lingkungan adalah bagaimana setiap negara dapat terus membangun untuk mememnuhi kebutuhan dasar manusia dengan cepat, seimbang dengan pertumbuhan penduduk yang juga bertambah dengan cepat.
Secara lebih jelas batasan pendidikan lingkungan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan suatu penduduk dunia yang sadar dan peduli terhadap berbagai persoalan lingkungan dan memiliki pengetahuan, sikap, motivasi, komitmen, serta keterampilan untuk bekerja sama secara individual atau kolektif dalam rangka memecahkan maslah-masalah lingkungan dan mampu memecahkan timbulnya masalah baru. Tidak terlepas dari penduduk dunia, penduduk Indonesia pun dapat mencapai tujuan tersebut, ini jelas merupakan tugas berat bagi para pembina, bagi para pendidik khususnya di sekolah-sekolah formal, sehingga diperlukan strategi yang tepat.
Keberhasilan pelaksanaan PKLH ditentukan oleh kejelasan tujuan atau sasaran yang hendak dituju. Secara umum dan operasional tujuan PKLH adalah membina dan mengembangkan anak didik agar memiliki sikap dan tingkah laku kependudukan serta dapat mengelola lingkungan hidup secara rasional dan bertanggung jawab dalam rangka memelihara keseimbangan sistem lingkungan dan penggunaan sumber alam secara bijaksana demi tercapainya peningkatan kesejahteraan hidup baik secara spiritual maupun materil.
Tujuan umum di atas dapat dikelompokkan menjadi dua aspek besar yang ingin dicapai, yaitu:
a. Agar anak didik mau bersikap dan bertingkah laku reproduktif yang rasional dan bertanggung jawab melalui pembentukan keluarga kecil dalam lingkungan hidup yang dikelola secara serasi dengan kepentingan individu dan keluarganya sendiri.
b. Agar anak didik bersikap dan bertingkah laku rasional dan bertanggung jawab terhadap pemecahan masalah kependudukan dan pengelolaan lingkungan hidup dilihat dari kepentingan masyarakat umum, bangsa dan dunia secara keseluruhan.
Secara lebih terinci tujuan PKLH sebagai program pendidikan formal dan nonformal adalah untuk mengembangkan anak didik sesuai dengan tingkatan perkembangan, kebutuhan, minat, dan kemampuan dalam hal:
a. Pengetahuan dan pengertian tentang kependudukan dan lingkungan hidup serta berbagai kaitannya dengan manusia dan perkembangannya.
b. Kesadaran dan tanggap terhadap perubahan lingkungan dalam kaitannya dengan perubahan penduduk dan lingkungan hidup.
c. Perilaku dan etika pribadi yang menjamin hubungan yang serasi antara penduduk dan lingkungan.
d. Keterampilan dalam melihat, mengenal dan menanggapi berbagai masalah penduduka dan lingkungannya.
e. Rasa bertanggung jawab dan keinginan untuk berperan serta dalam memecahkan masalah –masalah kependudukan dan lingkungan hidup.
f. Mengevaluasi kualitas lingkungan dalam kaitannya dengan kebutuhan hidup manusia
g. Memilih alternatif dalam pengelolaan lingkungan bagi kesejahteraan penduduk tanpa merusak keserasian proses regenerasi.
h. Dasar pengetahuan bagi pengembangan kemampuan profesional dalam pendayagunaan, pelestarian dan peningkatan daya dukung sumber daya yang ada.
Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) memasukkan aspek afektif yaitu tingkah laku, nilai dan komitmen yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan (sustainable). Pencapaian tujuan afektif ini biasanya sukar dilakukan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran guru perlu memasukkan metode-metode yang memungkinkan berlangsungnya klarifikasi dan internalisasi nilai-nilai. Dalam Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) perlu dimunculkan atau dijelaskan bahwa dalam kehidupan nyata memang selalu terdapat perbedaan nilai-nilai yang dianut oleh individu. Perbedaan nilai tersebut dapat mempersulit untuk derive the fact, serta dapat menimbulkan kontroversi/pertentangan pendapat. Oleh karena itu, Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun ketrampilan yang dapat meningkatkan “kemampuan memecahkan masalah”.
Beberapa ketrampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah adalah sebagai berikut ini.
a. Berkomunikasi: mendengarkan, berbicara di depan umum, menulis secara persuasive,desain grafis;
b. Investigasi (investigation): merancang survey, studi pustaka, melakukan wawancara, menganalisa data;
c. Ketrampilan bekerja dalam kelompok (group process): kepemimpinan, pengambilan keputusan dan kerjasama.
Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) dapat mempermudah pencapaian ketrampilan tingkat tinggi (higher order skill) seperti :
a. berfikir kritis
b. berfikir kreatif
c. berfikir secara integratif
d. memecahkan masalah.
Persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan yang bersifat sistemik, kompleks, serta memiliki cakupan yang luas. Oleh sebab itu, materi atau isu yang diangkat dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan lingkungan hidup juga sangat beragam. Sesuai dengan kesepakatan nasional tentang Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam Indonesian Summit on Sustainable Development (ISSD) di Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 2004, telah ditetapkan 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga pilar tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat saling ketergantungan dan saling memperkuat. Adapun inti dari masing-masing pilar adalah :
a. Pilar Ekonomi
Menekankan pada perubahan sistem ekonomi agar semakin ramah terhadap lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Isu atau materi yang berkaitan adalah: Pola konsumsi dan produksi, Teknologi bersih, Pendanaan/pembiayaan, Kemitraan usaha, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan, Industri, dan Perdagangan.
b. Pilar Sosial
Menekankan pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Isu atau materi yang berkaitan adalah: Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan, Kearifan/budaya lokal, Masyarakat pedesaan, Masyarakat perkotaan, Masyarakat terasing/terpencil, Kepemerintahan/kelembagaan yang baik, dan Hukum dan pengawasan.
c. Pilar Lingkungan
Menekankan pada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Isu atau materi yang berkaitan adalah: Pengelolaan sumberdaya air, Pengelolaan sumberdaya lahan, Pengelolaan sumberdaya udara, Pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir, Energi dan sumberdaya mineral, Konservasi satwa/tumbuhan langka, Keanekaragaman hayati, dan Penataan ruang
Kesadaran subyektif dan kemampuan obyektif adalah suatu fungsi dialektis yang ajeg (constant) dalam diri manusia dalam hubungannya dengan kenyataan yang saling bertentangan yang harus dipahaminya. Memandang kedua fungsi ini tanpa dialektika semacam itu, bisa menjebak kita ke dalam kerancuan berfikir. Obyektivitas pada pengertian si penindas bisa saja berarti subyektivitas pada pengertian si tertindas, dan sebaliknya. Jadi hubungan dialek tersebut tidak berarti persoalan mana yang lebih benar atau yang lebih salah. Oleh karena itu, pendidikan harus melibatkan tiga unsur sekaligus dalam hubungan dialektisnya yang ajeg, yakni: Pengajar, Pelajar atau anak didik, dan Realitas dunia. Yang pertama dan kedua adalah subyek yang sadar (cognitive), sementara yang ketiga adalah obyek yang tersadari atau disadari (cognizable). Hubungan dialektis semacam inilah yang tidak terdapat pada sistem pendidikan mapan selama ini.
Dengan kata lain, langkah awal yang paling menentukan dalam upaya pendidikan yakni suatu proses yang terus menerus, yang selalu “mulai dan mulai lagi”, maka proses penyadaran akan selalu ada dan merupakan proses yang sehati (inherent) dalam keseluruhan proses pendidikan itu sendiri. Maka, proses penyadaran merupakan proses inti atau hakikat dari proses pendidikan itu sendiri. Dunia kesadaran seseorang memang tidak boleh berhenti, mandeg, ia senantiasa harus terus berproses, berkembang dan meluas, dari satu tahap ke tahap berikutnya, dari tingkat “kesadaran naif” sampai ke tingkat “kesadaran kritis”, sampai akhirnya mencapai tingkat kesadaran tertinggi dan terdalam, yakni “kesadarannya kesadaran” (the consice of the consciousness).
Joseph Cornell, seorang pendidik alam (nature educator) yang terkenal dengan permainan di alam yang dikembangkannya sangat memahami psikologi ini. Sekitar tahun 1979 ia mengembangkan konsep belajar beralur (flow learning). Berbagai kegiatan atau permainan disusun sedemikian rupa untuk menyingkronkan proses belajar di dalam pikiran, rasa, dan gerak. Ia merancang sedemikian rupa agar kondisi emosi anak dalam keadaan sebaik-baiknya pada saat menerima hal-hal yang penting dalam belajar.
Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah:
a. Aspek afektif, perasaan nyaman, senang, bersemangat, kagum, puas, dan bangga
b. Aspek kognitif, proses pemahanan, dan menjaga keseimbangan aspek-aspek yang lain
c. Aspek sosial, perasaan diterima dalam kelompok
d. Aspek sensorik dan monotorik, bergerak dan merasakan melalui indera, melibatkan peserta sebanyak mungkin
e. Aspek lingkungan: suasanan ruang atau lingkungan
C. Pendekatan PKLH
Perlindungan terhadap sumber daya alam merupakan pertanyaan dasar atas eksistensi setiap orang dan seluruh umat manusia. Oleh karena itu sekolah mempunyai kewajiban untuk membangkitkan kepekaan dan kesadaran akan lingkungan pada kaum remaja, membuka wawasan dan mendidik mereka untuk berinteraksi dan bersikap dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 008C/U/1975 menetapkan bahwa Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) mulai diterapkan di Sekolah Dasar (SD). Dalam Surat Keputusan tersebut dinyatakan bahwa PKLH diajarkan tidak dalam bentuk mata pelajaran tersendiri, tetapi dalam bentuk kesatuan dengan mata pelajaran dan bidang studi tertentu melalui pendekatan terpadu (integratif).
Pengajaran Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) khususnya melalui jalur pendidikan formal dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan monolitik dan pendekatan integratif.
a. Pendekatan monolitik
Pendekatan ini bertitik tolak dari pandangan bahwa setiap pelajaran merupakan sebuah komponen yang berdiri sendiri dan mempunyai tujuan tertentu dalam satu kesatuan sistem. Pendekatan monolitik dalam PKLH berarti PKLH merupakan satu mata pelajaran yang beridiri sendiri sejajar dengan mata pelajaran lain, diajarkan oleh tenaga pengajar (guru) tertentu serta memiliki jumlah jam pelajaran tersendiri setiap minggunya yang telah ditentukan pula.
Bila pendekatan monolitik diterapkan di sekolah formal, maka berabgai kendala akan segera muncul bersamaan dengan diterapkannya pendekatan tersebut. Kendala ini terutama menyangkut masalah kurikulum sekolah yang sampai saat ini dirasa sudah terlalu sarat serta pelaksanaannya telah menyita waktu pelajaran yang termasuk cukup banyak. Kendala lain menyangkut maslah penyediaan tenaga pengajar khususnya yang telah memiliki kompetensi dalam bidang ini. Mengingat keterbatasan dalam hal yang telah dikemukakan di depan, maka pendekatan monolitik dalam PKLH tidak digunakan pada jenjang pendidikan tertentu.
b. Pendekatan integratif (terpadu)
Yang dimaksud dengan pendekatan integratif (terpadu) dalam PKLH adalah memadukan atau meyatukan materi PKLH ke dalam mata pelajaran tertentu. Pendekatan ini muncul bertolak dari kenyataan sebagaimana telah dikemukakan didepan bahwa bahan kurikulum sekolah yang ada sudah terlalu sarat sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menambah mata pelajaran baru.
Kita semua mungkin dapat memahami bahwa dengan masuknya unsur-unsur baru dalam kurikulum sekolah sesungguhnya semakin terasa kegunaannya bagi para siswa. Untuk mangatasi masalah ini maka ditempuh pendekatan integratif dengan pertimbangan bahwa unsur baru tersebut dapat dimasukkan tanpa harus menambah jumlah mata pelajaran.
Tekhnik pengintegrasian materi PKLH sepenuhnya diserahkan kepada guru mata pelajaran terkait. Perlu diketahui bahwa tidak semua pokok bahasan/konsep/nilai yang dipelajari dalam mata pelajaran terkait dapat menyerap materi PKLH. Pengitegrasian yang dipaksakan tentu akan menimbulkan masalah baru, disamping hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hanya pokok bahasan/konsep/nilai yang memilki hubungan yang erat dengan PKLH. Hal ini perlu kita pahami mengingat pengitegrasian yang diharapkan dalam PKLH adalah itegrasi konseptual yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis berdasarkan kurikulum.
Integrasi konseptual dapat terwujud apabila materi pokok bahasan PKLH dan mata pelajaran terkait benar-benar menyatu, saling mengisi dan menunjang serta memperkaya pengetahuan dan pemahaman siswa. Perumusan program yang baik belum menjamin keberhasilan pembelajaran. Masih ada faktor lain yang turut menentukan yaitu tingkat keterlaksanaan proses belajar mengajar serta aspek penilaian. Untuk itu seorang guru dituntut menguasai dengan baik strategi belajar mengajar sehingga menunjang tingkat keterlaksanaan program belajar mengajar tersebut. Pada akhirnya pengintegrasian itupun harus tercermin pula dalam penilaian.
Pendekatan ini dilaksanakan bertolak dari kenyataan bahwa materi kurikulum sudah terlalu banyak. Dalam pendekatan ini, materi PLH dipadukan kedalam mata pelajaran yang dianggap relevan dalam kurikulum yang berlaku.
Dalam sekolah diharapkan sebanyak mungkin tenaga guru yang aktif dalam PKLH. Dengan banyaknya guru yang aktif akan memudahkan jalinan kerjasama, baik didalam sekolah maupun diantara sekolah-sekolah dengan lembaga-lembaga terkait dan masyarakat. Kerjasama dengan pihak luar dapat dilakukan dengan orang tua peserta didik (agar hal-hal yang sudah diajarkan disekolah dapat pula dibina di rumah), kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat umum.
PKLH tidak terbatas pada kegiatan belajar mengajar saja, melainkan menyangkut seluruh kehidupan sekolah. Berbagai aspek kegiatan sekolah, selalu diwarnai PKLH. Misalnya pada saat perayaan Hari Bumi (22 April), dan Hari Lingkungan Hidup (5 Juni) dengan penanaman pohon; membahas masalah lingkungan yang sedang terjadi seperti banjir, kebakaran hutan, pencemaran, dll; studi lapangan dengan mengamati langsung objek lingkungan; penataan ruang kelas dan lingkungan sekolah; gerakan kebersihan; dan efisiensi dalam pemakaian seumber daya alam.

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) mempunyai misi dalam upaya pendewasaan seseorang, yang dalam hal ini adalah peserta didik agar berperilaku yang rasional dan bertanggung jawab tentang masalah kependudukan dan lingkungan hidup.
2. Keberhasilan pelaksanaan PKLH ditentukan oleh kejelasan tujuan atau sasaran yang hendak dituju. Secara umum dan operasional tujuan PKLH adalah membina dan mengembangkan anak didik agar memiliki sikap dan tingkah laku kependudukan serta dapat mengelola lingkungan hidup secara rasional dan bertanggung jawab dalam rangka memelihara keseimbangan sistem lingkungan dan penggunaan sumber alam secara bijaksana demi tercapainya peningkatan kesejahteraan hidup baik secara spiritual maupun materil.
3. Pengajaran Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) khususnya melalui jalur pendidikan formal dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan monolitik dan pendekatan integratif
B. Saran
1. Perlu adanya perhatian pemerintah dengan serius tentang pengintegrasian materi-materi PKLH di jenjang sekolah formal.
2. Dunia pendidikan sebagai ruang bagi peningkatan kapasitas anak bangsa haruslah dimulai dengan sebuah cara pandang bahwa pendidikan adalah bagian untuk mengembangkan potensi, daya pikir dan daya nalar serta pengembangan kreatifitas yang dimiliki. Sistem pendidikan yang mengebiri ketiga hal tersebut hanyalah akan menciptakan keterpurukan sumberdaya manusia yang dimiliki bangsa ini yang hanya akan menjadikan Indonesia tetap terjajah dan tetap di bawah ketiak bangsa asing. Oleh karena itu kapasitas guru yang mampu membangitkan kesadaran kritis. Bukan sekedar untuk memicu kreatifitas siswa. Kesadaran kritis inilah yang akhirnya akan tereliminasi disaat Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup masuk dalam muatan materi pelajaran disekolah.

DAFTAR PUSTAKA

................1989. Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di IKIP dan FKIP, Jakarta: FPS IKIP Jakarta
Munandar, Achmad, dkk. 2001. Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup untuk Guru, Jakarta: Depdiknas, Dirjen Dikdasmen
Ganjar, Achmad, dkk. 2001. Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Sekolah, Jakarta: Depdiknas, Dirjen Dikdasmen